Samarinda-BNI.co.id
Menjelang aksi massa yang direncanakan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, jajaran koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menggelar doa bersama di Teras Samarinda Tepian, Minggu (19/4/26) malam.
Kegiatan yang berakhir pada pukul 23.00 WITA tersebut dilanjutkan dengan pernyataan sikap resmi di posko aliansi yang terletak tepat di seberang Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam keterangannya, para Korlap menekankan tiga poin krusial sebagai pedoman pelaksanaan aksi besok agar berjalan kondusif dan tetap pada koridor hukum.
Pihak Korlap menegaskan bahwa aksi ini merupakan ‘Aksi Damai’. Seluruh peserta dilarang keras membawa senjata tajam, narkoba, maupun barang terlarang lainnya.
Untuk menjaga marwah perjuangan, internal aliansi akan melakukan pengawasan ketat, baik dari dalam maupun luar barisan, guna mengantisipasi adanya oknum penyusup yang berniat memicu anarkisme.
“Kami tidak bertanggung jawab jika ada pelanggaran hukum individu. Kami justru meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang kedapatan berbuat anarkis atau melakukan penjarahan,” ujar salah satu perwakilan Korlap
Massa dijadwalkan mulai bergerak pada pukul:09:00 WITA. Titik kumpul utama berada di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian akan dilanjutkan dengan *long march* menuju Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Aliansi secara terbuka meminta pimpinan DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur untuk berada di tempat dan tidak melakukan kunjungan luar kota. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat diterima secara langsung tanpa perantara.
Bantahan Tunggangan Politik dan Kritik terhadap TGUPP
Menanggapi isu yang berkembang, pihak aliansi membantah keras bahwa gerakan ini ditunggangi kepentingan Pilkada. Mereka menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keresahan rakyat terhadap kebijakan gubernur saat ini yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat luas.
Secara khusus, Korlap juga melayangkan kritik terbuka kepada Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUPP), termasuk menyebut nama Bambang Widjojanto.
Pihak aliansi meminta agar pihak-pihak terkait turun langsung ke lapangan melihat realita kondisi di Kalimantan Timur ketimbang melontarkan tuduhan dari jauh.
“Ini murni kehendak rakyat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan Kota Samarinda bersama TNI dan Polri,” tutup pernyataan tersebut.
