Samarinda-BNI.co.id
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April mendatang merupakan puncak dari akumulasi keresahan warga terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Erly secara eksklusif kepada awak media ini pada Minggu malam (19/4/26) pukul 22.00 WITA.
Erly mengungkapkan bahwa pemicu utama gerakan ini adalah sederet kebijakan yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, salah satunya proyek renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan mewah.
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut bertolak belakang dengan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran daerah.
Dalam keterangannya, Erly memaparkan tiga tuntutan krusial yang akan dibawa ke jalan: evaluasi total terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan publik, penghentian praktik KKN dan dinasti politik, serta desakan agar DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menjalankan fungsi pengawasan secara total.
Beliau juga menepis tudingan bahwa gerakan ini ditunggangi kepentingan politik praktis pasca-Pilkada, dengan menegaskan bahwa pendanaan aksi dilakukan secara swadaya melalui posko logistik masyarakat.
Guna menjaga kondusivitas di Samarinda, Erly menjamin bahwa aksi 21 April akan berjalan secara damai dan tertib.
Ia menginstruksikan seluruh partisipan untuk tidak membawa senjata tajam maupun melakukan tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa massa akan tetap bertahan hingga anggota dewan menerima aspirasi mereka secara langsung, termasuk mempertimbangkan langkah hak angket jika tuntutan tersebut tidak segera diakomodasi.
