Jakarta- BNI.co.id
Penandatanganan PKS ini ditandatangani oleh Irjen Kemhan Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte dengan Iwan Taufiq Purwanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan yang disaksikan oleh Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, Marsma TNI M. Helmy Zulfadli Lubis.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Itjen Kemhan dan BPKP, khususnya dalam bidang audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran dan program kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, Iwan Taufiq Purwanto menegaskan bahwa BPKP siap mendukung dan memberikan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertahanan.
“Kami percaya bahwa sinergi antara Kementerian Pertahanan dan BPKP ini akan menghasilkan tata kelola yang semakin kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja dan akuntabilitas sektor pertahanan secara keseluruhan,” tambahnya.
Setelah penandatanganan PKS, acara dilanjutkan dengan pembekalan untuk tim reviu LK Kemhan TNI Tahun Anggaran 2024.
Pembekalan ini dibuka oleh Inspektur III Itjen Kemhan Brigjen TNI Rusdi, yang menekankan pentingnya peran pengawasan dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dilanjutkan oleh Inspektur II Laksma TNI Fares Prasetya, Dirwas BPKP Bid. Hankam Setia P. Husada, serta Korwas BPKP Bid. Hankam Pujito Kusworo.
Hadir pada kegiatan tersebut yaitu, para Inspektur Itjen Kemhan, Tim BPKP dan perwakilan Auditor Itjen Kemhan.
