BUNGO — Pelaksanaan program bantuan pemerintah revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 di TK Pertiwi, Jalan Air Terjun, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, menuai sorotan tajam. Kamis 1 Oktober 2026.

Pantauan di lapangan menunjukkan pengerjaan dinilai tidak rapi, menggunakan bahan di bawah standar, dan terkesan dikerjakan sekadar selesai. Masyarakat mempertanyakan peran pengawasan dan meminta Dinas Pendidikan segera turun tangan.

Temuan di Lapangan: Bahan & Pengerjaan Jauh dari Standar

Sejumlah kelainan ditemukan tim media saat meninjau lokasi pekerjaan:

1. Pemasangan keramik asal jadi Lapisan semen sangat tipis, ketebalan tidak sesuai standar
2. Kusen tidak sesuai spesifkasi Dipesan kayu Kelat, yang datang kualitas rendah , kusen dinilai “sembarangan”
3. Plesteran berantakan Tidak rapi, tepi menonjol melebihi ujung kusen pintu & jendela
4. Rangka atap diragukan Menggunakan baja ringan tanpa merek jelas, diduga produk tidak standar

Kepala Tukang Mengaku

– Plesteran menonjol karena ukuran kusen ternyata terlalu kecil dibanding bukaan dinding
– Sistem pengupahan harian: Kepala tukang Rp250.000/hari, tukang Rp200.000/hari, pembantu Rp150.000/hari
– Hasil kerja tetap dinilai tidak rapi dan asal jadi

Kepala Sekolah Mengakui,  Ida, membenarkan ketidaksesuaian bahan:

“Saya sudah minta kayu Kelat, tapi yang datang kualitasnya begitu. Sudah saya minta diganti, namun hingga kini belum diganti.”

Pengakuan ini disampaikan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, diiringi tawa , padahal persoalan kualitas bangunan belum terselesaikan.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar:

– Di mana peran pengawas lapangan yang seharusnya memantau setiap tahap pekerjaan?

– Bagaimana fungsi konsultan pengawas jika penyimpangan dibiarkan terus berjalan?

– Mengapa Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo belum turun melakukan pemeriksaan?

–  Mengapa pekerjaan yang jelas melanggar spesifikasi tetap dibiarkan tanpa perbaikan?

– Apakah dana bantuan pemerintah dipergunakan sepenuhnya sesuai rencana dan standar?

Warga dan masyarakat luas meminta agar  Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo segera turun ke lokasi, tidak cukup hanya berdiam di kantor. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian bahan, spesifikasi, dan volume pekerjaan

Dan Perbaikan atau penggantian bagian yang tidak layak tanpa biaya tambahan karena semua Tanggung jawab pihak terkait jika terbukti ada penyimpangan serta Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak yang akan menggunakan gedung tersebut.

“Bantuan pemerintah bukan uang mainan. Tidak boleh asal jadi, apalagi ini tempat belajar anak-anak. Kualitas harus dijamin.”
kata Warga Rantau Pandan.

Revitalisasi TK Pertiwi seharusnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak, bukan justru meninggalkan kekhawatiran. Ketidaksesuaian bahan, pengerjaan yang asal jadi, hingga pengakuan yang belum diikuti tindakan perbaikan — semua ini menuntut jawaban tegas.

Mata publik kini tertuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo: kapan turun ke lapangan dan bagaimana penyelesaiannya? Dana rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan kualitas yang nyata, bukan sekadar bangunan yang berdiri namun rapuh.

Bagikan :