Bungo-BNI.co.id

Dana bantuan pemerintah revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 senilai Rp433.671.000 dikucurkan untuk pembangunan TK Pertiwi, Jalan Air Terjun, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo.

Namun yang ditemukan di lapangan jauh dari harapan: bangunan dikerjakan asal jadi, bahan berkualitas rendah dipasang menggantikan spesifikasi yang disepakati, dan kepala sekolah justru meremehkan masalah ini sambil tertawa. Masyarakat mempertanyakan ke mana perginya pengawasan Dinas Pendidikan.

Fakta di Lapangan: Ratusan Juta, Hasilnya Bukan Layak

Pantauan di lokasi pada Jumat, 2 Oktober 2026, membongkar sejumlah kejanggalan serius:

1  Pemasangan keramik asal jadi Semen sangat tipis, seolah takut habis. Keramik teras dipasang nyaris tanpa lapisan perekat yang memadai
2  Kusen kayu murah Dipesan kayu Kelat, yang datang justru kualitas buangan — tidak sesuai spesifikasi

3  Plesteran berantakan Tepi menonjol/muncrat keluar karena ukuran kusen dibuat terlalu kecil dibanding bukaan dinding
4  Rangka atap diragukan keamanannya Baja ringan tanpa merek jelas, tidak terstandar, diduga produk tidak resmi — sewaktu-waktu bisa rubuh

“Kusennya terlalu kecil, jadi plesternya muncrat keluar.”
Pengakuan jujur Kepala Tukang di lokasi

Sistem pengupahan harian juga dinilai tidak mendukung kualitas: Kepala tukang Rp250.000/hari, tukang Rp200.000/hari, pembantu Rp150.000/hari — dikerjakan seadanya.

Sikap Kepala Sekolah: Tertawa di Atas Kekhawatiran

Saat dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Sekolah TK Pertiwi, Ida, justru meremehkan persoalan:

“Saya sudah pesan kayu Kelat, tapi yang datang begitu saja. Sudah saya minta diganti, belum diganti juga. Sudah banyak wartawan yang tanya kok.”

Ucapan itu disampaikan disertai tawa, seolah persoalan kualitas bangunan yang menampung anak-anak bukan hal yang serius. Padahal jika tidak dibongkar dan diperbaiki sejak dini, bangunan ini berisiko rusak bahkan menimpa anak-anak didik.

Pertanyaan yang Menggantung
Di hadapan penyimpangan yang begitu nyata, masyarakat bertanya:

– Di mana Pengawas Lapangan? Mengapa tidak ada yang menegur saat bahan tidak sesuai spesifikasi?
–  Di mana Konsultan Pengawas? Apakah laporan hanya ditulis di atas kertas tanpa turun ke lokasi?
–  Di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo? Mengapa tidak ada pemeriksaan menyeluruh?
–  Apakah uang rakyat ratusan juta dianggap remeh, hanya untuk bangunan yang rapuh?
–  Siapa yang menanggung kerugian jika bangunan ini rusak atau menimpa anak-anak?

Desakan Masyarakat

Warga dan pihak yang memantau meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo segera:Turun ke lokasi sekarang juga, jangan menunggu sampai terjadi musibah, Hentikan sementara pekerjaan sampai pemeriksaan tuntas, Periksa siapa bertanggung jawab atas penyimpangan bahan dan spesifikasi, Bongkar & ganti semua bahan yang tidak layak tanpa biaya tambahan dan Jamin keamanan — masa depan anak-anak bukan tempat bereksperimen dengan kebohongan

“Ratusan juta rupiah bukan uang mainan. Anak-anak bukan tamu yang boleh ditampung di bangunan rapuh. Perbaiki sekarang, sebelum terlambat.”kata Warga Rantau Pandan.

Revitalisasi seharusnya memperbaiki, bukan justru menurunkan kualitas. Dana Rp433 juta bukanlah jumlah kecil yang boleh disia-siakan dengan pengerjaan asal jadi dan bahan murahan.

Kepala sekolah yang tertawa menghadapi masalah, pengawas yang tak terlihat, dan dinas yang diam , semua ini menuntut jawaban tegas.

Mata publik kini tertuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo: kapan turun ke lapangan, dan bagaimana pertanggungjawaban dana rakyat ini?

Bagikan :