Krayan Timur-BNI.co.id
Kemarahan warga di wilayah perbatasan kembali meletup. Jalan utama Krayan Timur—urat nadi ekonomi dan akses hidup warga—kini berubah menjadi kubangan lumpur raksasa. Atau kata lain Kubangan kerbau. Selasa 3 Februari 2026.
Di seberang perbatasan, hanya beberapa meter dari garis negara, jalan Malaysia tampak halus, rata, dan terawat. Kontras inilah yang menyulut protes keras warga.
“Malaysia memperlakukan rakyatnya dengan hormat. Indonesia membiarkan kami tenggelam dalam lumpur,” teriak seorang warga dalam aksi yang dipenuhi spanduk tuntutan.
Jalan rusak parah membuat pasokan bahan pokok terhambat. Harga barang meroket, pasien kritis harus menunggu berjam-jam untuk mencapai klinik terdekat, dan aktivitas ekonomi praktis lumpuh.
“Ini bukan sekadar jalan rusak—ini soal martabat negara,” ujar Richie tokoh pemuda Krayan Timur. Selasa (3/2/2026).
Warga menuntut Presiden dan Menteri PUPR turun langsung melihat kondisi perbatasan. Mereka menyebut pemerintah daerah hanya memberikan janji-janji kosong, sementara kerusakan bertahun-tahun tak pernah terselesaikan.
“Perbatasan adalah wajah negara. Dan wajah itu kini terlihat memalukan,” katanya.
Perbatasan Kita Bukan Halaman Belakang Negara Ketika warga Krayan Timur berjuang melewati kubangan lumpur untuk sekadar menuju sekolah atau membawa pasien ke puskesmas, di sisi lain jalan Malaysia tampil mulus.
“Tidak hanya mulus—tetapi tertata, bersih, dan menunjukkan hadirnya negara. Kontras ini bukan sekadar soal kualitas jalan.
Ini adalah simbol dari kelalaian struktural, ketidakadilan pembangunan, dan kegagalan negara menjaga martabat wilayah perbatasannya sendiri.
Krayan Timur bukan wilayah terpencil yang tak penting. Krayan adalah beranda negara, tempat pertama di mana kedaulatan diuji.
Bila pemerintah membiarkannya rusak parah, maka pesan yang tersampaikan kepada dunia jelas: Indonesia gagal merawat pintu gerbangnya sendiri.
Sudah terlalu lama warga di wilayah perbatasan diperlakukan seolah sebagai penduduk kelas dua.
Infrastruktur dibangun setengah hati, pengawasan lemah, dan program nasional sering kali berhenti pada seremoni tanpa tindak lanjut nyata.
Pemerintah pusat tidak boleh lagi menutup mata. Penanganan Krayan Timur harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar catatan pinggir pada laporan keuangan daerah.
Sebab ketika warga perbatasan berteriak, yang mereka minta bukanlah kemewahan.
Yang mereka minta hanyalah hak dasar: jalan yang layak, harga barang yang manusiawi, dan negara yang benar-benar hadir.
“Kami tidak butuh belas kasihan. Kami butuh negara yang hadir,” Tegas Richie.
Di seberang perbatasan, hanya ratusan meter dari titik itu, berdiri jalan inspeksi Malaysia. Hitam, mulus, dan mengilap di bawah matahari. Tak ada mobil yang tersangkut. Tak ada warga yang mengeluh. Tak ada negara yang absen.
