Bontang-BNI.co.id
Anggaran Rp 850–900 miliar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang pada 2023 di atas kertas menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan dibangun, drainase diperbaiki, dan bangunan publik berdiri.
Namun justru karena skala anggaran yang besar itulah, tuntutan pengawasan semestinya jauh lebih ketat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang memberikan opini wajar atas laporan keuangan Kota Bontang 2023.
Lanjut, opini tersebut tidak berarti tanpa risiko. BPK tetap mencatat kelemahan pengendalian dan kepatuhan, sebagai peringatan dini adanya celah tata kelola di balik proyek-proyek fisik.
Dalam LHP LKPD 2023, BPK juga tidak merinci nama kontraktor pelaksana proyek PUPR, karena fokus pemeriksaan berada pada pengawasan dan sistem tata kelola, bukan pihak pelaksana secara individual. Kondisi ini mendorong pentingnya akses publik terhadap data LPSE.
Masalah utama anggaran PUPR bukan pada niat, melainkan skala dan sebaran proyek. Dengan lokasi yang banyak dan nilai kontrak beragam, pengawasan lapangan kerap tertinggal.
Dampaknya, kualitas pekerjaan rawan menyimpang: volume tidak presisi, spesifikasi tak sepenuhnya terpenuhi, dan koreksi baru muncul setelah proyek selesai.
Risiko tidak berhenti di situ. Infrastruktur yang telah dibayar belum tentu tercatat dan terkelola sebagai aset daerah secara tertib. Aset yang lemah administrasinya berpotensi menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Pakar hukum dan kebijakan publik Assoc. Prof. Dr. Jaidun, S.H., M.H. menilai ironi anggaran infrastruktur masih kuat. Menurutnya, anggaran terserap dan fisik tampak berdiri, namun kualitas kerap luput dari pengujian serius. Selasa, (30/12/2025)
“Masalahnya bukan selalu niat menyimpang, tetapi desain pengawasan yang tidak pernah disesuaikan dengan besarnya uang publik yang dipertaruhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran infrastruktur seharusnya diperlakukan sebagai zona risiko tinggi, dengan pengawasan berlapis dan uji mutu independen.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah berada pada masa kerja intensif akhir tahun.
“Mohon maaf, ini akhir tahun kami sedang kejar SPJ 2025 dan input 2026,” ujarnya singkat.
Ironi pun kembali mengemuka: uang habis, fisik ada, namun kualitas kerap dipertanyakan.
Tanpa pengawasan yang sebanding dengan besarnya anggaran, publik wajar bertanya—apakah kita sedang membangun infrastruktur, atau sekadar membangun angka serapan.
