Oleh: Rizky N Natawijaya
Klaim bahwa pemerintahan sedang berjalan di atas “jalan yang benar” demi membela rakyat dan memberantas kemiskinan kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan yang dikaitkan dengan ajaran Tuhan ini seolah menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan negara. Namun, jika dicermati secara mendalam dan disandingkan dengan realitas di lapangan, narasi tersebut dinilai sangat kontradiktif.
Pasalnya, sistem pengelolaan negara yang diterapkan hingga saat ini masih berpijak pada kerangka Kapitalisme-sekuler, sebuah sistem yang asal-usulnya jauh dari nilai-nilai Islam dan syariat Allah SWT.
Bagi umat Islam, kebenaran sebuah pemerintahan tidak bisa diukur dari sekadar klaim lisan atau janji politik semata. Kebenaran itu mutlak, standarnya jelas, dan ukurannya adalah kesesuaian dengan aturan Allah SWT. Sebagaimana prinsip dasarnya, jalan kebenaran yang hakiki itu hanyalah Islam.
Ketimpangan antara apa yang diklaim dengan apa yang dipraktikkan menjadi semakin nyata ketika kita meninjau tiga aspek krusial: ekonomi, politik kedaulatan, dan sikap terhadap isu kemanusiaan umat Islam.
Ekonomi: Terbelenggu Utang Ribawi dan Kemiskinan yang Membelenggu
Salah satu bukti nyata penyimpangan dari nilai kebenaran terlihat jelas dalam pengelolaan ekonomi negara. Meski diklaim berjuang menyejahterakan rakyat, fondasi ekonomi Indonesia justru bertumpu pada sistem utang yang bernuansa riba, sesuatu yang hukumnya sangat haram dan dilarang keras dalam Islam.
Data per Maret 2026 mencatat bahwa beban utang negara Indonesia telah menembus angka fantastis, mencapai Rp 9.920,42 triliun. Dari jumlah tersebut, kewajiban pembayaran bunga dan cicilan saja menyedot anggaran negara sebesar Rp 599,4 triliun.
Angka yang sangat besar ini sesungguhnya adalah pemborosan harta kekayaan bangsa yang tidak memberikan nilai tambah apa pun bagi kemajuan rakyat, melainkan hanya memperkaya kreditor asing.
Ironisnya, ketergantungan tinggi terhadap utang ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Data Bank Dunia justru mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan menduduki urutan kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Fakta ini menegaskan bahwa sistem Kapitalisme yang dijalankan, yang mengandalkan utang dan pertumbuhan ekonomi semu, telah gagal memberikan solusi riil bagi rakyat.
Sistem ini hanya memindahkan kekayaan dari rakyat kepada pemodal, dan dari negara miskin kepada negara kaya. Padahal dalam Islam, negara memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan tanpa harus menjebak diri dalam jeratan riba.
Politik Luar Negeri: Kedaulatan yang Semakin Tergerus
Di ranah politik luar negeri, kebijakan pemerintah juga dinilai semakin menjauhi prinsip kemandirian dan kedaulatan yang sejati. Alih-alih berdiri tegak di atas kaki sendiri dan menjadi pengayom umat Islam, arah kebijakan Indonesia justru terlihat semakin condong ke kepentingan Amerika Serikat (AS).
Hal ini tercermin dari berbagai perjanjian strategis yang telah disepakati, seperti Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (ART) dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Bersama (MDCP).
Bagi banyak pengamat, perjanjian-perjanjian ini bukanlah bentuk kerja sama yang setara, melainkan langkah yang merugikan kedaulatan bangsa. Dampak nyatanya, Indonesia dipaksa untuk membeli produk-produk pertahanan AS secara masif dengan harga yang mahal, dan wilayah kedaulatan Indonesia berisiko dijadikan fasilitas serta pangkalan operasi militer kekuatan asing.
Penyimpangan politik ini semakin terasa tajam dalam sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Indonesia yang dikenal selama ini memiliki komitmen kuat mendukung kemerdekaan Palestina, justru dikabarkan bergabung ke dalam forum Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. Inisiatif ini menuai kritik keras karena dinilai tidak mewakili kepentingan rakyat Palestina maupun warga Gaza.
Sebaliknya, forum tersebut dianggap memberikan ruang legitimasi bagi rezim Zionis Israel untuk ikut menentukan nasib wilayah yang diduduki secara ilegal. Sikap ini jelas bertolak belakang dengan prinsip Islam yang mewajibkan pemimpin umat untuk memihak kaum yang tertindas dan menolak segala bentuk penindasan penjajahan.
Standar Kebenaran Bagi Seorang Pemimpin
Terkait kondisi yang beragam ini, menjadi sangat penting untuk kembali mengingatkan apa saja syarat dan standar kebenaran bagi seorang pemimpin atau pemerintahan dalam pandangan Islam. Kebenaran itu bukanlah apa yang diklaim pemimpin, melainkan apa yang sesuai dengan standar syariat. Ada dua pilar utama yang menjadi tolok ukurnya:
1. Memiliki Iman yang Haq: Pemimpin yang benar adalah mereka yang menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Pembuat Hukum. Mereka tidak membuat hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan wahyu Ilahi, dan menolak menjadikan hukum buatan manusia atau kepentingan kekuasaan sebagai landasan tertinggi.
2. Menerapkan Syariah Secara Kaffah: Kebenaran diukur dari kesungguhan menerapkan syariah Islam sebagai aturan negara secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun politik. Di samping itu, pemimpin wajib menutup rapat segala jalan yang memungkinkan negara asing —terutama negara kafir harbi— untuk menguasai atau mencampuri urusan negeri kaum Muslimin.
Kedua syarat ini tampak masih jauh dari realitas tata kelola negara saat ini. Sistem sekuler yang memisahkan agama dari negara membuat kebijakan ekonomi, politik, dan sosial lebih banyak tunduk pada resep Barat, bukan pada petunjuk Allah.
Tragedi Dunia Islam dan Solusi Hakiki
Lebih luas lagi, kegagalan menerapkan jalan kebenaran Islam dapat dilihat dari penderitaan umat Islam di belahan dunia lain. Genosida kejam yang dilakukan rezim Zionis di Gaza dan Lebanon terus berlanjut hingga saat ini.
Ribuan nyawa tidak berdosa melayang, fasilitas publik hancur lebur, namun nyaris tidak ada tindakan nyata dan tegas yang dilakukan oleh para penguasa negara-negara Muslim.
Hal ini terjadi karena penguasa tersebut terikat oleh sistem internasional buatan Barat, terbelenggu utang, dan terjebak dalam persaingan kepentingan antarnegara. Akibatnya, solidaritas umat menjadi lemah dan kehormatan kaum Muslimin terinjak-injak.
Jalan keluar dan solusi hakiki dari segala permasalahan ini sesungguhnya telah jelas tersedia. Umat Islam harus berani melepaskan diri dari hegemoni Barat, meninggalkan sistem Kapitalisme-sekuler yang menindas, dan kembali bersatu di bawah naungan institusi politik Islam yang mandiri.
Hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah dan bersatu dalam satu kepemimpinan Islam (Khilafah), umat Islam akan kembali memiliki kekuatan ekonomi yang bebas dari riba, politik yang berdaulat, dan kekuatan pertahanan yang sanggup melindungi darah, harta, dan kehormatan umat manusia.
Karena pada akhirnya, jalan kebenaran itu hanyalah Islam. Segala sesuatu yang menyimpang darinya, meski diklaim benar, hanyalah jalan yang menuju kehancuran dan kesengsaraan.
