Takalar-BNI.co.id
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki fase yang perlu diantisipasi serius. Kemarau yang berpotensi lebih panjang membuat kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
Polres Takalar menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan menghadapi karhutla pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 08.00 Wita. Apel berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Takalar dan dipimpin Kapolres Takalar AKBP Ginanjar Fitriadi, S.H., S.I.K., M.H.
Apel tersebut diikuti personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, BPBD, Basarnas, PMI, Tagana, PSC, RAPI, serta unsur relawan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muh. Rijal, perwakilan Dandim 1426/Takalar Kapten Inf Syarifudin selaku Pasi Ops Kodim 1426/Takalar, Wakapolres Takalar Kompol Alauddin Torki, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam amanat Kapolda Sulawesi Selatan yang dibacakan Kapolres Takalar, apel gelar pasukan bukan sekadar seremoni. Kegiatan itu menjadi sarana untuk memastikan personel sekaligus sarana dan prasarana benar-benar siap digunakan ketika ancaman karhutla terjadi.
Pencegahan, menurut amanat tersebut, harus menjadi langkah utama. Deteksi dini, pemetaan daerah rawan, dan patroli rutin dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menunggu api membesar lalu melakukan pemadaman.
Ancaman itu semakin nyata seiring kondisi kemarau. Fenomena El Nino disebut dapat memperpanjang musim kering dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan di Sulawesi Selatan.
Data BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 di Sulawesi Selatan bersifat tidak normal, dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut membuat wilayah rawan perlu mendapat perhatian lebih.
Kapolres meminta jajarannya memperkuat deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan karhutla. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, BPBD, masyarakat peduli api, dunia usaha, serta elemen masyarakat juga harus dilakukan secara intensif.
Upaya pencegahan turut diarahkan melalui sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat membuka dan mengolah lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Selain itu, personel diminta segera mengecek setiap hotspot yang terdeteksi di lapangan. Jika ditemukan kebakaran, penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak berkembang dan meluas.
Patroli, monitoring, operasi teknologi modifikasi cuaca bila diperlukan, hingga tata kelola lahan gambut menjadi bagian dari langkah antisipasi. Posko terpadu yang melibatkan Polri, TNI, instansi terkait, dan relawan juga perlu dioptimalkan untuk mempercepat pertukaran informasi dan respons ketika terjadi karhutla.
Di sisi penegakan hukum, kepolisian menegaskan pentingnya penerapan sanksi administrasi dan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan peralatan siaga bencana 2026. Pemeriksaan ini untuk memastikan berbagai sarana pendukung, termasuk peralatan pemadaman dan perlengkapan operasional, berada dalam kondisi siap digunakan.
Sekitar pukul 08.10 Wita, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pelepasan bantuan pembagian air bersih dari Polres Takalar kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons terhadap dampak musim kemarau. Bagi Polres Takalar, kesiapsiagaan menghadapi karhutla tidak berhenti pada kesiapan menghadapi api, tetapi juga menyentuh persoalan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Sinergi lintas sektor pun menjadi garis utama. Sebab ketika kemarau datang lebih panjang, mencegah api dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat sama-sama membutuhkan kecepatan, koordinasi, dan kesiapan di lapangan.
