Samarinda-BNI.co.id
Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum Kalimantan Timur (IMPERIUM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (12/3/2026).
Aksi yang berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota itu diikuti sekitar 10 orang massa dengan koordinator lapangan (korlap) Anhar.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pencopotan serta pemeriksaan hukum terhadap Kepala KSOP Samarinda yang diduga terlibat dalam praktik pengiriman batu bara ilegal di aliran Sungai Mahakam.
Selain itu, mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran tongkang serta dugaan keberadaan sejumlah jetty yang tidak memiliki izin operasional.
Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Bertindak Melalui pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi, massa IMPERIUM menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, di antaranya:
1. Mendesak Kementerian Perhubungan RI untuk segera mencopot Kepala KSOP Samarinda yang diduga kuat telah meloloskan aktivitas pengangkutan batu bara ilegal di Sungai Mahakam.
2. Meminta Kepala KSOP Samarinda mundur dari jabatannya karena dinilai lalai dalam melakukan pengawasan, terutama setelah beberapa kali terjadi insiden tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam.
3. Mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur untuk memeriksa Kepala KSOP Samarinda terkait dugaan penerbitan izin berlayar terhadap tongkang yang mengangkut batu bara ilegal.
4. Menuntut KSOP Samarinda melakukan audit menyeluruh, penertiban, serta penindakan terhadap sejumlah jetty yang diduga beroperasi tanpa izin, termasuk aktivitas pemuatan batu bara di beberapa lokasi yang disebutkan massa aksi seperti Jetty Pendingin, Jetty Sari Jaya, Jetty Barito, dan Jetty Sari.
Mahasiswa menyoroti Dugaan Praktik Ilegal di Sungai Mahakam
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan kritik keras terhadap dugaan praktik ilegal yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Mahakam.
Mereka menilai adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas pengangkutan batu bara ilegal yang dinilai merugikan negara serta membahayakan infrastruktur publik.
Anhar Koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi strategis tidak boleh menjadi ruang bebas bagi praktik ilegal yang merusak tata kelola sumber daya alam dan keselamatan publik.
Selain itu, massa juga menyinggung berulangnya insiden tongkang yang menabrak pilar Jembatan Mahakam.
Mereka menilai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap lalu lintas kapal dan tongkang di kawasan tersebut.
“Jika tuntutan ini tidak direspons secara serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Sempat Bakar Ban di Depan Kantor KSOP Massa aksi sempat melakukan pembakaran ban bekas di depan gerbang masuk Kantor KSOP Samarinda sebagai bentuk protes simbolik.
Aksi tersebut berlangsung singkat dengan pengawasan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan orasi, aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 12.05 WITA.
Secara umum kegiatan berlangsung aman dan tertib tanpa insiden yang mengganggu keamanan di sekitar lokasi.
Aksi tersebut pada dasarnya bertujuan mendorong pertanggungjawaban hukum dan administratif terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan di Sungai Mahakam.
Massa juga meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di KSOP Samarinda.
Selain itu, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur agar mengusut tuntas dugaan skandal pengiriman batu bara ilegal serta menertibkan operasional jetty yang diduga tidak memiliki izin resmi, demi melindungi kepentingan publik dan menjaga keselamatan infrastruktur di wilayah Sungai Mahakam.
