Nunukan-BNI.co.id
Malam itu tidak ada suara mesin alat berat, tidak ada petugas proyek, dan tidak ada lampu jalan yang menerangi. Hanya cahaya samar dari lampu kendaraan dan senter yang memancar di tengah kegelapan.
Di bawah cahaya itu, terlihat tangan-tangan warga yang memegang cangkul, sibuk meratakan tanah dan menguruk kubangan lumpur agar jalan bisa dilalui kendaraan.
Itulah pemandangan yang terjadi di ruas jalan menuju Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Sabtu malam (27/6/2026).
Sekelompok warga yang hendak menghadiri pesta pernikahan kerabat terpaksa berhenti di tengah perjalanan karena jalan yang dilalui berubah menjadi kubangan lumpur yang tergenang air dan tidak bisa dilewati.
“Kami hanya ingin bisa mendatangi hajatan saudara. Berangkat sejak pagi, baru bisa melanjutkan perjalanan setelah bekerja seadanya hingga malam,” ujar Mafri Kornelius, salah satu warga yang terlibat, melalui pesan singkat.
Sebagian rombongan bahkan harus turun dan berjalan kaki cukup jauh sebelum akhirnya bisa dijemput kendaraan lain.
Krayan bukanlah wilayah sembarangan. Ia adalah salah satu titik terdepan Indonesia di bagian utara, berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Di sanalah patok batas negara dijaga agar tidak bergeser sejengkal pun; di sanalah bendera Merah Putih berkibar sebagai simbol kedaulatan negeri.
Namun di balik peran strategis itu, kenyataan di lapangan terasa sangat ironis. Masyarakat yang tinggal menjaga garis depan kedaulatan negara justru harus berjuang sendiri agar bisa beraktivitas sehari-hari. Jalan yang rusak dan berlumpur menjadi penghalang utama setiap kali hujan turun.
Secara administrasi, ruas jalan tersebut masuk dalam kategori jalan kabupaten, sehingga tanggung jawab pemeliharaannya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Namun pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah persoalan di wilayah perbatasan yang bernilai strategis ini cukup diserahkan sepenuhnya hanya pada pemerintah daerah?
Jalan bukan sekadar hamparan tanah atau aspal. Ia adalah jembatan yang menghubungkan warga ke sekolah, puskesmas, pasar, tempat ibadah, dan pusat pelayanan publik.
Ketika jalan rusak dan terputus, yang terhambat bukan hanya perjalanan — tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan berusaha, hingga harapan akan kehidupan yang lebih baik.
Video dan keterangan yang diterima redaksi bukan sekadar berita tentang jalan rusak. Ia adalah gambaran nyata bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh seluruh wilayah Indonesia secara merata, terutama di daerah perbatasan yang sering kali terabaikan.
Masyarakat Krayan tidak meminta jalan bebas hambatan atau fasilitas mewah. Mereka hanya berharap memiliki jalan yang cukup layak untuk dilalui, tanpa harus selalu membawa cangkul setiap kali hendak bepergian.
Mafri Kornelius menyampaikan keluhannya dengan nada lirih namun tegas. Menurutnya, hingga saat ini upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah belum memberikan hasil yang berarti.
“Kami berharap pemerintah pusat turun tangan dan mengambil alih penanganan ini. Kami merasa pemerintah kabupaten maupun provinsi kurang memperhatikan kondisi kami di sini,” ujarnya.
Di tahun 2026 ini, ketika teknologi dan pembangunan telah berkembang pesat di banyak tempat, pertanyaan yang muncul bukan lagi mengapa warga bergotong royong.
Lanjut, melainkan mengapa warga Indonesia yang sudah hidup sejak masa kemerdekaan harus memperbaiki jalannya sendiri hanya agar bisa melanjutkan perjalanan?
Persoalan ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pembangunan yang adil dan merata — termasuk di wilayah paling depan, tempat kedaulatan negara dijaga setiap hari oleh warganya sendiri.
