Samarinda-BNI.co.id
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) secara resmi mengeluarkan maklumat terkait rencana aksi penyampaian aspirasi besar-besaran.
Melalui Surat Himbauan Nomor: 001/ HIMBAUAN/ APMK/ IV/2026, APMK menegaskan komitmennya untuk menjalankan demokrasi profesional yang berbasis data dan etika. Selasa 14 April 2026.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 60 organisasi dengan estimasi ribuan massa telah menyatakan kesiapannya bergabung. Elemen yang tergabung meliputi Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Paguyuban Adat, aliansi mahasiswa, hingga komunitas driver online. Aksi ini diprediksi akan menjadi catatan sejarah baru demokrasi di Kalimantan Timur.
Strategis Aliansi APMK, M. Irfan Fajrianur, SE., SH., CPM., menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
“Kaltim adalah wilayah strategis nasional. Kami ingin membuktikan bahwa masyarakat Kaltim adalah masyarakat hegemonis yang profesional. Kita bersuara lantang menuntut keadilan, namun tetap menjaga ketertiban umum sebagai prioritas utama,” tegas Irfan.
Aksi ini digelar sebagai penolakan terhadap praktik “Neofeodalisme” dan politik dinasti yang dinilai mencederai marwah demokrasi di Kaltim.
Dalam surat edarannya, APMK menetapkan empat poin utama yang menjadi pedoman seluruh peserta:
Instruksi tegas untuk menjaga keamanan dan membuktikan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan bisa berjalan selaras dengan kedamaian daerah.
Menjadikan aksi ini sebagai standar tertinggi demokrasi dengan mengedepankan basis data, hukum, dan menjauhi tindakan anarkis.
Memperketat barisan melalui koordinator lapangan guna menangkal provokasi pihak luar yang ingin menunggangi gerakan rakyat.
Menunjukkan karakter masyarakat Kaltim yang intelektual dan terorganisir dalam menyampaikan kritik terhadap sistem yang dianggap merugikan.
Daftar organisasi yang telah mengonfirmasi kehadiran sangat beragam, meliputi:
– Koalisi besar seperti Pasukan Merah (Pasmer)
– Elemen kampus: BEM KM UNMUL
– Serikat Pekerja: KSPSI
– Organisasi Pemuda: Pemuda Demokrat Indonesia
– Lembaga Adat: Berbagai komunitas Dayak, Kutai, dan Banjar
– Komunitas Driver: AMKB dan BUDGOS
“Tidak ada kata lain selain lawan demi kedaulatan rakyat. Namun perjuangan ini akan kita jalankan dengan martabat yang tinggi,” tutup Irfan.
Aksi yang dijuluki “Aksi 214” ini diharapkan menjadi momentum titik balik bagi demokrasi di Kalimantan Timur menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan bebas dari bayang-bayang politik dinasti.
