Nunukan-BNI.co.id
Kontras pembangunan di wilayah perbatasan kembali mencuat. Warga Krayan Timur menggelar protes lantaran jalan poros utama yang menghubungkan Nunukan hingga ke perbatasan Malaysia—sepanjang lebih dari 100 kilometer (KM) rusak parah dan berubah menjadi jalur berlumpur yang nyaris mustahil dilalui saat musim hujan.
Di seberang garis batas, Malaysia menikmati jalan mulus beraspal. Sementara itu, warga Indonesia di sisi perbatasan justru terjebak dalam kondisi yang tidak berubah sejak Republik berdiri.
Puluhan Tahun Terisolasi, Warga Menjerit Jalan Nunukan–Krayan Timur adalah satu-satunya akses darat bagi warga untuk menuju pusat ekonomi, fasilitas kesehatan, hingga sekolah. Namun kondisi jalan yang rusak berat membuat mobilitas nyaris lumpuh.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini jalan yang memang tidak pernah diselesaikan dari dulu. Puluhan tahun kami terisolasi,” ujar Richie, warga Nunukan yang menjadi informasi darai perbatas.
Menurut warga, kerusakan ekstrem menyebabkan:
1. Harga sembako melambung hingga dua kali lipat karena biaya distribusi membengkak.
2. Anak-anak kerap absen sekolah karena jalur tertutup lumpur.
3. Ambulans tidak bisa masuk, memaksa warga membawa pasien menggunakan tandu rakitan.
“Kami seperti tinggal di negara tanpa negara.
Seolah-olah Indonesia hanya hadir di peta, tapi tidak hadir di jalan kami,” kata Richie.
Aksi Protes: “Jangan Datang Hanya Saat Pemilu!”
Kekecewaan warga memuncak setelah sekian lama menunggu perbaikan yang tak kunjung datang. Dalam aksinya, masyarakat menuntut agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berhenti menunda perbaikan infrastruktur strategis di wilayah mereka.
“Kami sudah terlalu lama dijanjikan. Jangan jadikan kami komunitas politik yang diingat hanya saat pemilu,” tegas seorang peserta aksi.
Warga mendesak perbaikan permanen, bukan tambal-sulam, dan meminta adanya proyek terpadu yang diawasi langsung pemerintah pusat.
Proyek Tak Pernah Tuntas, Abai Struktural Berulang dari penelusuran dokumen dan keterangan warga, pembangunan jalan poros ini selalu masuk rencana prioritas, tetapi realisasinya tak pernah rampung.
Beberapa proyek berhenti di tengah jalan, sementara pengerasan badan jalan tidak pernah dilakukan secara menyeluruh.
Kondisi ini menciptakan apa yang warga sebut sebagai “abainya struktur”—bukan sekadar kelalaian satu-dua pejabat, melainkan kegagalan tata kelola pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, jalan di wilayah perbatasan Malaysia yang berdekatan berdiri kokoh, beraspal, dan terawat.
Desakan ke Presiden: Jalan Ini Milik Negara, Bukan Milik Siapa-siapa
Melihat situasi yang semakin genting, warga kini meminta intervensi langsung pemerintah pusat, termasuk Presiden, untuk memutus rangkaian keterlambatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Bapak Presiden harus melihat ini sebagai prioritas nasional. Ini jalan negara.
Ini soal harga diri bangsa di perbatasan,” ujar Richie.
Warga meminta:
1. Proyek perbaikan menyeluruh dan permanen,
2. Penetapan ruas sebagai prioritas strategis nasional,
3. Pengawasan ketat agar proyek tidak mangkrak,
4. Keadilan pembangunan bagi wilayah perbatasan.
Mereka menegaskan satu pesan:
“Bangunlah jalan kami. Jangan biarkan tapal batas berjalan sendirian.” Katanya
Bahkan Dalam laporan, BPK RI tersebut mencatat terdapat 23 paket proyek infrastruktur di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak sesuai realisasi fisik pekerjaan, dengan total nilai kekurangan volume mencapai Rp3,69 miliar.
Temuan tersebut tersebar di tiga OPD utama, yaitu:
1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Perkim)
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah daerah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. Masyarakat berharap pemerintah pusat segera merespons sebelum akses semakin memburuk, terutama di musim penghujan
