Jakarta-BNI.co.id
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin berkembang. Setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, kini giliran Irjen Pol Slamet Uliandi yang menyusul masuk dalam daftar tersangka. Sabtu 7 November 2026.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat diumumkan oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 5 November 2026. Sebelumnya, Slamet masih berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik tersebut.
Perkembangan ini semakin menyita perhatian publik karena kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian serta menyangkut penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menjelaskan bahwa peningkatan status Slamet Uliandi menjadi tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara.
Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan telah terpenuhi unsur dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Slamet.
Dalam perkara ini, Slamet diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019. Ia juga disebut memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Posisi tersebut membuat Slamet diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap aktivitas provisioning atau penyadapan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan keterlibatan Slamet dalam penghapusan file hasil penyadapan.
Menurut keterangan Bareskrim, pada awal Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi untuk melakukan penghapusan file hasil penyadapan.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet.
Penyidik menduga tindakan penghapusan data elektronik tersebut berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan melalui sistem Monitoring Center Bareskrim.
Dugaan inilah yang menjadi salah satu dasar penyidik meningkatkan status Slamet dari saksi menjadi tersangka.
Dengan ditetapkannya Slamet Uliandi, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini bertambah menjadi empat orang. adalah: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri. Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan pejabat di Divisi Hukum Polri. Irjen Eko Hadi Santoso, perwira tinggi Polri. dan Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Sebelumnya, Bareskrim telah mengumumkan penetapan tiga tersangka pertama pada 3 November 2026.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga Oktober 2026.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan.
Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet saat ini sedang mengalami kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk dilakukan penahanan karena sakit pascastroke.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian masyarakat luas.
Dalam perkara ini, Slamet Uliandi dikenakan sejumlah pasal terkait dugaan akses ilegal, penyadapan, serta penghapusan informasi elektronik.
Di antaranya:
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
- Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
- Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait perubahan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik secara melawan hukum.
Penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan dan dugaan tindak pidananya harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan Presiden menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengusutan secara transparan.
Publik kini menantikan bagaimana penyidik mengungkap alur perintah, mekanisme penyadapan, penggunaan sistem Monitoring Center, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
Kasus ini juga kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Sebab, kewenangan penyadapan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum, prosedur yang sah, serta tetap menghormati hak privasi masyarakat.
Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat memperluas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dugaan peran Slamet dalam memberikan persetujuan penghapusan file hasil penyadapan kini menjadi salah satu fokus penyidikan.
Publik pun menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk pengungkapan bukti-bukti dan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
