Oleh: Syamhunter
Dunia hukum seolah menjadi panggung sandiwara yang semakin sulit dipahami. Di satu sisi, undang-undang ditulis dengan tegas, jelas, dan seharusnya menjadi pedoman mutlak. Namun di sisi lain, praktik di lapangan seringkali berjalan berlawanan arah.
Seringkali kita melihat fenomena yang ironis: penegak hukum ibarat sopir Grab yang bolak-balikkan fakta.
Bayangkanlah seorang penumpang yang memesan layanan transportasi online. Tujuannya sudah jelas, alamat tujuan sudah tertulis rapi di aplikasi.
Namun, apa yang terjadi jika sopir tersebut justru memutar jalan seenaknya, mengubah rute tanpa alasan, bahkan membawa penumpang ke arah yang berlawanan hanya demi kepentingan sendiri?
Itulah gambaran miris yang kini terjadi dalam penegakan hukum.
Fakta adalah alamat tujuan yang sudah ditetapkan. Hukum adalah jalan raya dan aturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Namun, penegak hukum yang seharusnya menjadi “sopir” justru seringkali membolak-balikkan arah.
Lanjut, Kadang fakta A dijadikan alasan untuk menuntut, tapi di lain waktu fakta yang sama bisa diabaikan atau diputarbalikkan demi kepentingan tertentu.
Fakta Bisa “Dijadikan” Apa Saja
Dalam banyak kasus, kita melihat bagaimana bukti yang seharusnya berdiri tegak bisa menjadi lunak dan lentur.
– Hari ini bisa dikatakan “ada bukti kuat”, besoknya bisa berubah menjadi “belum cukup bukti”.
– Apa yang disebut “melanggar hukum” bisa tiba-tiba menjadi “sesuai prosedur” hanya karena ada intervensi atau kepentingan yang masuk.
Seperti sopir yang bisa bilang “jalan macet” atau “ada penutupan jalan” sebagai alasan untuk memutar arah, penegak hukum pun seringkali menggunakan berbagai dalih hukum untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya menyimpang dari kebenaran asli.
Akibatnya, masyarakat menjadi bingung. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Hukum menjadi tidak pasti, dan keadilan pun menjadi barang yang mahal dan sulit diraih.
Kepercayaan Publik yang Mulai Runtuh
Yang paling menyedihkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika sopir sering memutar jalan, penumpang pasti akan berhenti memesan jasa tersebut. Begitu juga dengan hukum. Jika rakyat melihat bahwa kebenaran bisa dibeli, diubah, atau dimanipulasi, maka mereka akan kehilangan rasa aman dan keadilan.
Hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru bisa berubah menjadi alat untuk menindas yang lemah dan melindungi yang kuat.
Harapan untuk Perubahan
Kita berharap, suatu saat nanti “sopir” penegak hukum benar-benar membawa kita sampai ke tujuan yang benar: KEADILAN. Tanpa memutar jalan, tanpa membolak-balikkan fakta, dan tanpa membedakan penumpang antara yang kaya dan yang miskin.
Karena pada akhirnya, rakyat hanya ingin satu hal: Dibawa ke tujuan sesuai alamat yang tertulis, bukan dibawa berkeliling tanpa arah yang jelas.
