Samarinda – BNI.co.id
“13 April 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas dalam menghadapi tantangan dinamika ekonomi global dan fluktuasi transfer anggaran dari pusat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar baru-baru ini, penekanan pada disiplin kerja dan efisiensi belanja daerah menjadi poin krusial yang harus dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda melalui para asisten menekankan bahwa pengawasan anggaran bukanlah sebuah beban, melainkan mekanisme vital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengawasan dan Ruang Konsultasi
Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Dr. H. Ali Fitri Noor menyoroti tekanan keuangan daerah yang dipicu oleh ketergantungan pada dana transfer pusat. Ia menegaskan bahwa pola kerja lama harus segera ditinggalkan demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Efisiensi kini menjadi keharusan yang total, terukur, dan disiplin,” tegas Ali Fitri.
Beberapa poin efisiensi yang menjadi sorotan meliputi:
– *Pembatasan Perjalanan Dinas: Hanya dilakukan untuk agenda yang bersifat mendesak dan sangat penting.
– Pengurangan Belanja Seremonial: Memangkas anggaran konsumsi rapat dan kegiatan yang minim dampak terhadap kinerja nyata.
– Digitalisasi Rapat: Mendorong pemanfaatan rapat virtual untuk menekan biaya operasional.
Ali Fitri juga memberikan kepastian bahwa kebijakan ini tidak akan mengusik hak-hak dasar pegawai. “Gaji dan tunjangan tetap aman. Penyesuaian hanya dilakukan pada belanja nonprioritas yang tidak penting,” tambahnya.
*Inovasi di Tengah Keterbatasan*
Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), Marnabas Patiroy, S.Sos, M.Si, menyatakan bahwa kondisi anggaran yang terbatas justru harus menjadi pemantik kreativitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dalam keterbatasan, kualitas kita diuji. Kuncinya adalah inovasi, kreativitas, dan adaptasi. Fokuslah pada kinerja nyata dan jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujar Marnabas. Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dan sikap bijak dalam bermedia sosial bagi seluruh pegawai Pemkot.
Penguatan Kualitas Kerja,
Di sisi lain, upaya pencegahan kesalahan administrasi juga terus ditingkatkan. Neneng, (pejabat terkait) mendorong seluruh OPD untuk memanfaatkan fasilitas *coaching clinic* di Inspektorat sebagai ruang konsultasi. Hal ini bertujuan agar seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.
“Jangan ada kelalaian sekecil apa pun. Komunikasi lintas bagian harus dipercepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan,” pesannya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat sinergi internal. Dengan komitmen efisiensi ini, pemerintah optimistis program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat tetap dapat berjalan optimal meski dengan dukungan anggaran yang lebih ramping.
