Makassar (BNI.co.id)
Lembaga Bantuan Hukum No VIRAL No Justice akan merencanakan diklat pendidikan paralegal setiap dua minggu dalam sebulan, Dengan memberikan pelatihan kepada paralegal di setiap kampung dan distrik di Indonesia, masyarakat dapat memiliki perwakilan yang memahami dasar-dasar hukum dan mampu membantu dalam penyelesaian masalah hukum secara lokal.” beber Jufri SH.,CLA Sekjen DPP LBH NVNJ
Berikut adalah beberapa manfaat dan langkah untuk mewujudkan inisiatif ini:
Manfaat Pendidikan Paralegal.
1. *Akses Hukum Lebih Mudah*
Paralegal dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan lembaga hukum resmi, seperti pengadilan atau kantor pengacara, terutama di daerah terpencil.
2. *Peningkatan Kesadaran Hukum*
Dengan adanya *Paralegal*, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka, termasuk dalam hal hukum tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak atas pelayanan publik.
3. *Penguatan Resolusi Konflik Lokal*
*Paralegal* dapat membantu menyelesaikan sengketa di tingkat masyarakat melalui mediasi atau musyawarah sebelum masalah masuk ke ranah hukum formal.
4. *Pengurangan Beban Lembaga Hukum Formal*
Dengan menyelesaikan masalah hukum sederhana di tingkat komunitas, beban kasus di pengadilan dapat dikurangi.
Langkah-Langkah Implementasi Pendidikan *Paralegal*
1. *Identifikasi Kebutuhan*
Lakukan pemetaan wilayah untuk mengetahui daerah yang paling membutuhkan *Paralegal* berdasarkan tingkat konflik hukum dan keterbatasan akses terhadap lembaga hukum.
2. *Kemitraan dengan Lembaga Hukum dan Akademisi*
Kerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH), universitas, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk merancang kurikulum pelatihan *Paralegal* yang relevan.
3. *Pelatihan Intensif*
Pelatihan yang diberikan oleh LBH *No Viral No Justice* harus mencakup dasar-dasar hukum, teknik mediasi, advokasi, dan etika Paralegal. Materi akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk hukum adat jika berlaku.
4. *Sertifikasi dan Pengakuan Hukum*
Agar peran *Paralegal* diakui, diperlukan sertifikasi dan pengaturan hukum yang memberikan mereka wewenang tertentu di tingkat masyarakat.
5. *Dukungan Berkelanjutan*
Memberikan pelatihan lanjutan, pendampingan, dan akses ke sumber daya hukum yang up-to-date untuk memastikan paralegal tetap kompeten.
6. *Pengawasan dan Evaluasi*
LBH NVNJ akan Lakukan monitoring untuk memastikan *Paralegal* menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku.
*Tantangan dan Solusi*
1. *Kurangnya Pemahaman Tentang Paralegal*
LBH NVNJ aka. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang peran dan manfaat paralegal perlu ditingkatkan.
2. *Pembiayaan Program ini*
Kegiatan ini akan membutuhkan dana besar, sehingga perlu melibatkan pemerintah, swasta, dan donor internasional untuk mendukung pelaksanaannya.
3. *Harmonisasi dengan Hukum Adat*
LBH NVNJ Dalam masyarakat adat, Paralegal harus bekerja selaras dengan tokoh adat untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional.
Program ini dapat menjadi langkah besar dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia dan memberdayakan masyarakat di akar rumput untuk mendapatkan keadilan.
Penulis ini adalah Sekjend DPP LBH NVNJ
Jufri, SH,.CL.A
