BNI.com//Sulawesi Utara -Harta pejabat eselon II plus kepala biro Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara super fantastis. Sebanyak Rp279.943.201.145. Nyaris tembus Rp 300 M.
Merekapun, menjadi klaster penyumbang pajak terbesar bagi daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagaimana tidak, sebagian besar harta kekayaan pejabat Pemprov Sulut berupa tanah dan bangunan. Dengan kisaran tarif pajak 0,5 persen, maka sumbangsih pemasukan bagi daerah cukup besar. Itu belum terhitung pajak kendaraan bermotor yang juga menjadi pemasukan bagi provinsi.
Hal ini berarti Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Christiano Talumepa (Christal) sebagai pejabat daerah Pemprov Sulut dengan pembayaran pajak terbesar. Karena jumlah harta kekayaan Christal mencapai Rp 83,6 miliar. Sebesar Rp 83,1 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan yang ada di Bolaang Mongondow, Minahasa dan Manado bernilai. Sisanya dalam bentuk kendaraan senilai Rp 380 juta.
Urutan kedua yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dr Katika Devi Tanos. Keseluruhan harta kekayaan Eks Karo Kesra ini senilai Rp 29,5 miliar. Didalamnya ada 11 bidang tanah di Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Manado hingga Jakarta Selatan. Sisanya berupa alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas.
Urutan ketiga adalah Sandra Moniaga yang sedang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Jumlah harta kekayaan eks Sekda Minahasa Utara ini adalah Rp 13,6 miliar. Sebesar Rp 8,2 miliar di dalamnya berbentuk 45 bidang tanah dan bangunan di Minahasa Utara, Bitung dan Manado. Lalu ada alat transportasi dan mesin bernilai Rp 915 juta, harta bergerak lainnya Rp 3,3 miliar serta kas dan setara kas Rp 1,3 miliar.
Kepala Biro Kesra Fereydy Kaligis juga memiliki jumlah harta kekayaan fantastis yakni Rp 17,9 miliar. Total Rp 16,6 miliar di dalamnya berbentuk bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.
Selanjutnya Kepala Disnaker Erny Tumondo mencatatkan jumlah harta kekayaan terbanyak yakni Rp 12,3 miliar. Senilai Rp 12,1 miliar dalam bentuk bidang tanah dan bangunan di Manado dan Jakarta Selatan. Sisanya berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 775 juta, harta bergerak lainnya Rp 427 juta serta kas dan setara kas.
Sedangkan Eks Sekprov Praseno Hadi dan Kepala Satpol PP sama-sama memiliki total harta kekayaan di atas Rp 12 miliar. Kotambunan memiliki 27 bidang tanah di Manado, Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara yang nilainya Rp 12,1 miliar.
Sedangkan Praseno Hadi memiliki 14 bidang tanah senilai Rp 8,9 miliar yang berlokasi di Sleman, Manado, Purworejo, Pontianak, Minahasa Utara dan Jakarta Utara. Selain itu ada kas dan setara kas bernilai Rp 4,4 miliar.
Pemerhati Ekonomi Prof Dr Drs Riane Johnly Pioh MSi menilai, dengan jumlah harta kekayaan pejabat-pejabat tersebut, maka tentunya telah memberikan pertumbuhan positif bagi pendapatan daerah melalui PBB. “Secara umum pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum,” nilai Pioh.
Jumlah Harta Kekayaan Pejabat Pemprov Sulut:
Sekprov/Plt Kepala Dinas Pendidikan
Rp 6.585.000.000
Asisten
Rp 12.543.325.981
Asisten
Rp 866.065.100
Staf Ahli
Rp 83.609.939.945
Asisten
Rp 2.035.407.742
Kepala Dinas Koperasi UKM
Rp 3.299.319.738
Kepala Dinas P3A
Rp 29.575.020.629
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah
Rp 1.155.000.000
Kepala Disnakertrans
Rp 13.271.848.000
Kepala Dinas Kebudayaan
Rp 2.754.000.000
Kepala Dinas Kelautan Perikanan
Rp 5.222.635.000
Kepala Dinas Kehutanan
Rp 6.256.860.334
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Rp 1.227.000.000
Kepala Disperindag
Rp 1.137.081.982
Plt Kepala DPMPTSP
Rp 6.171.000.000
Kepala Diskominfo
Rp 810.000.000
Kepala Dinas Sosial
Rp 6.988.308.636
Plt Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Daerah
Rp 2.153.000.000
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rp 1.958.694.203
Kepala Dispora
Rp 5.099.144.502
Kepala Dinas Kesehatan
Rp 2.192.000.000
Kepala Dinas Pariwisata
Rp 1.485.850.000
Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Rp 2.721.500.000
Kepala ESDM
Rp 784.285.737
Kepala Dukcapil dan KB
Rp 2.596.750.450
Kepala Badan Pengembangan SDM
Rp 4.562.035.500
Kepala Badan Kesbangpol
Rp 2.257.000.000
Plt Kepala Bappeda
Rp 882.500.000
Kepala BKAD
3.035.960.867
Kepala BPBD
Rp 2.746.750.000
Kepala Bapelitbangda
Rp 5.638.986.117
Plt Kepala Bapenda
Rp 238.500.000
Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Rp 2.300.445.303
Sekretaris DPRD
Rp 13.680.046.812
Kepala Satpol PP
Rp 12.681.000.000
Kepala Biro Otda
Rp 1.148.556.285
Kepala Biro Kesra
Rp 17.940.300.000
Kepala Biro Hukum
Rp 3.732.651.594
Kepala Biro Hukum
Rp 869.500.000
Kepala Biro Pengadaan Barjas
Rp 3.283.930.688
Kepala Biro Organisasi
Rp 1.091.000.000
Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Rp 1.355.000.000
Laporan ThW
