BNI.com//Sambas – Kalbar – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berkenan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas tahun 2024 di aula utama kantor Bupati Sambas, Kamis siang (16/3/2023).
Usai membuka Musrenbang RKPD, orang nomor satu Kalbar yang karib disapa Bang Midji dan didampingi oleh Bupati Sambas Satono, kemudian menyerahkan bantuan berupa sepeda motor sebanyak 119 unit untuk desa-desa mandiri yang ada di kabupaten Sambas tahun 2023.
Selain menyerahkan bantuan Sepeda Motor, Bang Midji juga menyerahkan Lencana dan Piagam dari Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia kepada 119 Kepala Desa.
Bang Midji berharap dengan adanya bantuan tersebut, setiap kepala desa hendaknya dapat mempertahankan status desa mandiri dan ikut memotivasi desa lain yang masih berkembang.
“Semua Desa sudah ada nilainya, Desa Sekura yang ada di Kabupaten Sambas sebagai urutan ke 16 dari 74.900 ribuan desa di Indonesia. Maka dari itu jadikan Sambas sebagai pusat studi banding itu karena Desa Sekura nilainya 0,9856 hampir sedikit lagi mau satu yaitu sempurna, hanya tinggal bagaimana akses kreditnya baru nilai 3 dari 5 dan peserta BPJS nilainya 3 dari 5, hanya dua itu yang 48 lainnya sudah sempurna,” Jelas Sutarmidji.
Ia juga menegaskan desa Sekura bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi kalau mau studi banding desa itu jangan jauh-jauh cukup di Kabupaten Sambas saja jangan keluar.
Terkait perkembangan pembangunan yang masuk di kabupaten Sambas, terutama program pembangunan yang bersumber dari APBD propinsi, menurutnya secara umum semuanya sudah berjalan mantap.
“Yang jelas jalan-jalan propinsi yang ada di Sambas ini hampir tuntas, kondisinya sudah mantap, tinggal pelebaran-pelebaran,” katanya.
“Yang jadi PR kita adalah masalah Water front Sambas, itu akibat kontraktor yang lalu tak beres pengerjaannya karena ada masalah. Pada hal tahun ini masuk tahap dua penyelesaian, akhirnya anggaran sisa anggaran lalu kita tambah tahun ini ada 12 Milyar,” terangnya.
“Saya bilang kalau bisa di tender, kita nanti bicarakan dengan Pak Kajati kalau bisa di tender boleh karena untuk percepatan pengamanan Keraton sebagai aset budaya. Itu harus kita percepat, saya bilang kawal jangan sampai yang dapat tender mereka yang jual proyek. Dapat tender dijual nanti yang satu jual jual lagi. Nah akhirnya tak bisa kerja, nah itu yang tak betul dan saya tak mau seperti itu,” jelasnya dengan logat Pontianak.
“Kalau rumah Melayu InsyaAllah selesai. Yang jadi tanggung jawab propinsi selesai, saya yakin paling lama setelah lebaran itu dah selesai, sudah diresmikan. Saya lebaran nanti datang sini atau puasa datang sini kalau sudah selesai akan kita resmikan yang menggunakan dana hibah propinsi,” pungkasnya. (Radiman Lah)
Radiman Lah/Darwis/Wardi Ton
