Samarinda-BNI.co.id
Menjelang rencana aksi unjuk rasa akbar yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar pertemuan silaturahmi dan *coffee morning* dengan mengundang ratusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (13/04/2026) ini, menghadirkan para ketua, sekretaris, dan bendahara ormas.
Sebelumnya, surat undangan resmi tersebut sempat tersebar luas di media sosial dan memicu spekulasi serta kritik dari masyarakat terkait adanya upaya pengondisian jelang aksi massa.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, memberikan klarifikasi tegas.
Ia menyatakan bahwa agenda tersebut murni bertujuan untuk perkenalan diri dan mempererat tali silaturahmi dengan elemen ormas di Kalimantan Timur.
“Saya tegaskan tidak ada kaitannya (dengan demo). Agenda tersebut muncul setelah saya dilantik. Saya sendiri dilantik pada 11 Maret, sementara isu mengenai aksi 21 April muncul belakangan.
Jadi, tidak ada hubungannya dengan pertemuan hari ini,” tegas pria yang akrab disapa Sembiring tersebut.
Menurutnya, forum ini justru menjadi wadah bagi pemerintah provinsi untuk menyerap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Ia menyadari adanya persepsi di masyarakat bahwa aspirasi mereka terkadang kurang terfasilitasi.
“Kami Pemerintah Provinsi Kaltim tetap membuka diri untuk menerima kritik, saran, maupun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Terkait rencana aksi pada 21 April mendatang, Sembiring berpesan agar para demonstran tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik tanpa tindakan anarkis.
Dalam pertemuan pagi tadi, Gubernur Kaltim dilaporkan berhalangan hadir secara langsung karena sedang menjalankan agenda dinas di Jakarta bersama DPR RI.
Namun, Sembiring menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan sebelum tanggal 21 April yang direncanakan menghadirkan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berdialog dengan para pimpinan ormas.
