BNI.co.id>Luwu-Sulsel – PJ Bupati Luwu yang kini menjadi sorotan masyarakat terkait penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) senilai Rp600 juta. Isu transparansi dan keefektifan dana publik ini mencuat, menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat yang khawatir dana tersebut disinyalir dialihkan untuk kepentingan pribadi. Jumat, 1 November 2024 menjadi titik balik bagi warga Luwu yang semakin berani mempertanyakan penggunaan dana ini. Rabu (6/11/2024).
Dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas resmi pejabat daerah ini justru dituding dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu warga, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan keresahannya,
“Seharusnya dana ini digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan kebutuhan resmi lainnya, bukan untuk keperluan pribadi PJ Bupati. Apalagi kabarnya beliau jarang berada di Luwu, malah lebih banyak di luar daerah.”Kata Sumber
Desakan demi desakan muncul dari masyarakat yang menuntut transparansi dan pengawasan ketat.
“Ini dana rakyat, harusnya dipublikasikan agar masyarakat tahu apakah dana ini digunakan dengan benar. Jangan sampai kita hanya mendengar kabar bahwa dana BPO habis untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik,” tegas seorang warga.
Tak hanya itu, warga berharap lembaga pengawas segera mengambil langkah tegas untuk memastikan pengelolaan dana operasional kepala daerah.
“Kami ingin pemerintah memperketat aturan penggunaan BPO ini. Integritas kepala daerah sangat penting. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat malah digunakan untuk kebutuhan pribadi,” ungkap warga lainnya dengan nada sedikit geram.
Upaya media untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh, berujung pada jalan buntu. Nomor wartawan yang menghubungi pihak Pj. bupati ternyata telah diblokir, seolah menambah ketegangan di tengah isu yang sedang bergulir. Namun, Imran, bagian Protokol Pemda Luwu, memberikan penjelasan singkat bahwa komunikasi bisa melalui Sekretaris Kominfo.
“Saya sudah berusaha menyampaikan pesan ini ke Pak PJ Bupati, namun belum ada tanggapan resmi. Setelah beliau membaca, beliau meminta Kominfo hadir. Namun untuk saat ini, belum ada arahan lebih lanjut,” ujar Imran.
Ketika ditanya keberadaan PJ Bupati saat ini, Imran mengungkapkan bahwa PJ Bupati sedang berada di Jakarta bersama pejabat lainnya untuk menghadiri Rakornas dan pengarahan dari Presiden Prabowo.
“Beliau berangkat tadi malam bersama pak kapolres, kajari, dandim, dan ketua DPRD ke Jakarta,” jelasnya. Rabu (6/11/2024)
Dengan berbagai spekulasi yang mengemuka, masyarakat Kabupaten Luwu kini hanya bisa menunggu kejelasan.
Mereka berharap pemerintah dan aparat pengawas segera memastikan transparansi penggunaan dana publik ini, demi mencegah potensi penyalahgunaan yang lebih besar. (Tim/Red)
