Samarinda-BNI.co.id
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur resmi mengeluarkan pernyataan sikap menjelang rencana aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan pada 21 April 2026 mendatang.
Dalam rilis resminya, aliansi menegaskan komitmen penuh untuk menjaga kondusivitas Kota Samarinda.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons untuk memastikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika demokrasi.
#Menghormati Konstitusi dan Kerja Sama Aparat.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 serta UU No. 9 Tahun 1998 Meski demikian, mereka menekankan pentingnya sinergi dengan pihak keamanan.
> Kami siap bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas selama aksi berlangsung,” tulis pernyataan resmi Aliansi, Selasa (14/4/2026).
#Enam Poin Imbauan Peserta Aksi
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak aliansi mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh calon peserta aksi:
1. Tertib & Damai: Menolak segala bentuk provokasi dan perusakan fasilitas umum.
2. Etika Penyampaian: Aspirasi harus disampaikan secara santun, tanpa ujaran kebencian, SARA, maupun hoaks.
3. Larangan Barang Berbahaya: Dilarang keras membawa senjata tajam, bahan peledak, atau benda berbahaya lainnya.
4. Disiplin Waktu: Membubarkan diri dengan tertib sesuai waktu yang telah disepakati.
5. Kebersihan: Menjaga kebersihan lokasi aksi dan fasilitas umum di sekitarnya.
6. Tindak Tegas Anarkisme: Aliansi mengecam tindakan anarkis dan menegaskan bahwa pelaku kekerasan bukanlah bagian dari barisan mereka.
#Menjaga Kamtibmas Samarinda
Di akhir pernyataannya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi **Kamtibmas** yang kondusif di Kalimantan Timur.
“Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan keamanan kota harus tetap kita jaga bersama,” tutup pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap warga Samarinda.
Aksi yang direncanakan pekan depan ini diharapkan menjadi momentum penyampaian aspirasi yang bermartabat dan menjadi contoh bagi pergerakan demokrasi di daerah.
