BNI.com//Sambas – Kalbar – Mini Lokakarya (minlok) dalam rangka percepatan penurunan stunting kecamatan Semparuk digelar pada Rabu (15/3/2023) diruang PLKB Semparuk. Tujuan digelarnya mini lokakarya ini, untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenal apa itu stunting serta bagaimana menyikapi dan seperti apa peran dari masing-masing sektor dalam penanganan serta pencegahan agar terjadi penurunan kasus stunting.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Camat Semparuk, Polsek, Danramil, Kepala Puskesmas, KUA, Satgas Stunting, TP PKK, Penyuluh Lapangan KB, Ahli Gizi dan Bidan Koordinator Puskesmas Semparuk. Kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting untuk ditindaklanjuti pada masa hadapan.
Seperti yang diungkapkan oleh Camat Semparuk Slamet Riyadi saat ditemui diruang kerja di kantor camat Semparuk. Ia mengatakan resiko stunting di kecamatan nya masih sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang rata-rata masih mengkonsumsi air hujan.
“Air hujan ini menjadi salah satu tolok ukur masyarakat yang beresiko stunting karena dianggap kurang sehat. Jadi kedepannya perlu campur tangan pemerintah untuk menyiapkan air bersih, jaringan pipa PDAM harus masuk hingga pelosok desa,” terangnya.
“Dilain sisi harus ada edukasi agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur. Pasangan calon pengantin (catin), pria wanita dibawah umur biasanya belum siap secara mental. Jika suatu saat hamil maka perilaku yang belum memenuhi syarat sebagai orang tua bisa berpengaruh kepada perkembangan janin. Intinya ibu hamil itu harus dibuat bahagia,” tegasnya.
Dalam minlok tersebut Slamet juga meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk terus bergerak. Hal stunting jangan sampai dilalaikan atau dibiarkan terjadi lagi, sehingga koordinasi lintas sektoral harus selalu terjalin dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
“Hambatan dilapangan adalah nasehat perkawinan kepada para catin belum tersampaikan sepenuhnya, terutama kepada catin Tionghoa non muslim karena mereka melangsungkan akad nikah bukan di KUA,” tambahnya.
Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Slamet, Bidan kordinator (Bikor) Puskesmas Semparuk Nursida berharap setelah minlok ada aksi nyata yang bisa mengcover para catin dari kalangan Tionghoa non muslim agar mendapat pendampingan untuk menyampaikan nasehat perkawinan pada saat melaksanakan akad nikah. Pendamping bisa dari TPPS atau tokoh masyarakat Tionghoa yang ditunjuk.
“Dari lintas sektoral sudah berkoordinasi dan berbuat banyak untuk pendampingan catin, Kelas Ibu Hamil, Aksi Bergizi di SMP dan SMA sederajat, Kunjungan Nifas BKKBN dengan harapan bisa memperkecil angka stunting,” ungkapnya.
“Angka stunting di kecamatan Semparuk dibawah angka dua puluh persen. Namun ada beberapa desa di kecamatan Semparuk yang harus kerja ekstra untuk mencegah stunting. Telah ditemukan dua kasus baru di desa Sepinggan yang berpotensi gizi buruk daan stunting. Dan hingga saat ini hal itu sedang diatasi oleh tenaga kesehatan kita. Alhamdulillah kader TPK sudah gencar melakukan pendampingan kepada para ibu menyusui untuk memberikan ASI Ekslusif nya minimal delapan kali sehari semalam agar berat badan bayi bisa naik signifikan,” tambahnya.
Sementara Halda dari PLKB Semparuk mengungkapkan sesuai kesepakatan dalam minlok hari ini (kemarin,red) bahwa pihak Puskesmas Semparuk ingin mendata catin, terutama catin Tionghoa non muslim yang memang selama ini belum terdata sama sekali.
“Jadi kami dari lintas sektoral sepakat catin Tionghoa non muslim harus bisa didata agar terjadi peningkatan jumlah catin. Saran camat sebelum melakukan akad nikah, catin Tionghoa dianjurkan untuk melapor terlebih dahulu ke pemerintah Desa. Diarahkan siap untuk di data menggunakan aplikasi Elsimil (Siap Nikah dan Hamil). Karena program kami dari KB sasarannya ada 4, kami membentuk tim yaitu Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sasarannya 4, yang pertama mendampingi catin dari sebelum nikah guna menurunkan stunting. Yang kedua ibu hamil, selagi ia hamil terus didampingi, kemudian ibu nifas, setelah sampai mempunyai balita dari nol hingga 59 bulan. Itu adalah program BKKBN yang sudah kami diterapkan hingga hari ini sudah memasuki tahun kedua. Jadi seluruh kecamatan bahkan seluruh Indonesia memiliki TPK yang didalam terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB yang bekerjasama menangani percepatan penurunan Stunting,” jelasnya panjang lebar.
“Saya harap TPPS lintas sektoral ini bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar selalu kompak untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Terakhir jika menemukan kasus stunting dilapangan, bisa langsung lapor ke Puskesmas terdekat, koordinasi dengan PLKB dan pemerintah Desa,” pungkasnya.
(Radiman Lah / Wardi Ton)
