Bekasi-BNI.co.id

Polemik pengisian jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru. Narjan, yang mengaku memiliki perjanjian tertulis dengan Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, kini melalui kuasa hukumnya tengah menyiapkan langkah hukum untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas kesepakatan tersebut.Minggu 22 November 2026.

Persoalan ini mencuat setelah jabatan Sekretaris Desa Sarimukti justru diberikan kepada pihak lain, meskipun sebelumnya terdapat surat perjanjian yang menyebutkan komitmen pengangkatan Narjan sebagai Sekdes apabila Sadi Hidayat memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sarimukti 2026.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada redaksi, terdapat surat berjudul Surat Perjanjian Dukungan Kepala Desa tertanggal 16 Juli 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Sadi Hidayat sebagai pihak pertama dan Narjan sebagai pihak kedua.

Dalam salah satu klausul perjanjian disebutkan bahwa apabila pihak pertama terpilih sebagai Kepala Desa Sarimukti dalam Pilkades 2026, pihak pertama akan mengangkat pihak kedua untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa.

Narjan mengaku berpegang pada dokumen tersebut karena menganggapnya sebagai komitmen yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.

Namun, setelah Sadi Hidayat memenangkan Pilkades dan resmi dilantik, jabatan Sekretaris Desa Sarimukti justru dipercayakan kepada orang lain.

Persoalan semakin berkembang ketika Narjan mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Sadi Hidayat ke kantor desa.

Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan Narjan, muncul tawaran mengenai pembagian masa jabatan Sekretaris Desa secara bergiliran.

Skema yang ditawarkan disebutkan berupa pemberian jabatan Sekdes kepada orang pilihan kepala desa selama empat tahun pertama. Sementara Narjan ditawarkan untuk menduduki jabatan yang sama pada empat tahun berikutnya.

Narjan mengaku menolak tawaran tersebut karena menilai skema pembagian jabatan berdasarkan giliran empat tahunan tidak memiliki landasan yang jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bagi Narjan, persoalan ini bukan sekadar siapa yang akan menduduki jabatan Sekdes, melainkan juga menyangkut kejelasan komitmen dalam perjanjian tertulis yang sebelumnya telah dibuat.

Ada hal lain yang semakin memperkuat kekecewaan Narjan. Ia mengaku sebelumnya telah diminta mempersiapkan seragam untuk jabatan Sekretaris Desa.

Seragam berwarna cokelat tersebut bahkan telah disiapkan lengkap dengan papan nama bertuliskan namanya serta atribut Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan Narjan kepada redaksi, persiapan itu dilakukan dengan menggunakan bahan kain berkualitas terbaik karena dirinya meyakini akan menduduki jabatan yang sebelumnya telah disepakati.

Namun, harapan tersebut tidak terwujud setelah pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi pada Rabu (4/11/2026).

Sebanyak 154 kepala desa dilantik oleh Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk masa jabatan 2026–2034.

Setelah pelantikan, pengisian jajaran aparatur Pemerintah Desa Sarimukti menempatkan pihak lain pada posisi Sekretaris Desa.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan keberatan dari Narjan yang mempertanyakan alasan tidak direalisasikannya kesepakatan tertulis tersebut.

Tidak ingin persoalan ini berhenti tanpa kejelasan, Narjan kini meminta pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak dan meminta pertanggungjawaban atas perjanjian yang telah dibuat.

Penasehat Hukum Narjan, Hana Yulianti dari Alamsyah & Partners Law Firm, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun strategi untuk menentukan langkah penyelesaian terhadap persoalan tersebut.

“Saat ini kami sedang menyusun strategi terkait bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban atas janji yang tertuang dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Karena seluruh hal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut merupakan kesepakatan para pihak, bukan permintaan dari salah satu pihak,” ujar Hana Yulianti.

Menurut Hana, setiap poin yang tercantum dalam surat perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihaknya ingin memperoleh kejelasan mengenai komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut.

Langkah hukum yang akan ditempuh nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan perjanjian serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari kesepakatan tersebut.

Di luar persoalan perjanjian antara Narjan dan Sadi Hidayat, polemik ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai mekanisme pengisian jabatan perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan janji politik, kesepakatan pribadi, ataupun pembagian masa jabatan berdasarkan giliran.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Secara umum, pengangkatan perangkat desa harus memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan, termasuk proses penjaringan dan penyaringan serta konsultasi dengan camat sebelum kepala desa menetapkan pengangkatan.

Dengan demikian, kesepakatan pribadi mengenai pemberian jabatan tidak serta-merta dapat menggantikan prosedur resmi pengangkatan perangkat desa.

Persoalan ini pada akhirnya menyisakan dua hal yang perlu mendapatkan kejelasan: bagaimana kedudukan hukum perjanjian yang dipegang Narjan dan apakah proses pengisian jabatan Sekretaris Desa Sarimukti telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga persoalan tersebut memperoleh penyelesaian, publik tentu berharap Pemerintah Desa Sarimukti dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

Bagikan :