๐๐๐ค๐๐ซ๐ญ๐-๐๐๐.๐๐จ.๐ข๐
Kabar mengejutkan datang dari panggung politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026.
Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut langsung menjadi perhatian publik. Pasalnya, keputusan itu muncul di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan nasional.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat.”Betul,” kata Budi Arie.
Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketika ditanya apakah penyerahan surat tersebut dilakukan di Halim, Budi Arie kembali memberikan jawaban tegas.” Diserahkan di ๐๐๐ฅ๐ข๐ฆ, betul,” ujarnya.
Pengunduran Diri di Tengah Dinamika Politik Nasional
Kabar mundurnya Gibran muncul ketika situasi politik nasional tengah diwarnai berbagai perkembangan, termasuk dorongan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR disebut telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu latar belakang penting yang membuat posisi Gibran semakin menjadi perhatian publik.
Selain dinamika di parlemen, persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran dan perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) juga menjadi bagian dari polemik yang berkembang.
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang.
Namun, pembicaraan tersebut juga berkaitan dengan keinginan Gibran untuk mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024, mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk periode pemerintahan 2024โ2029.
Jika pengunduran dirinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku, Gibran tercatat hanya menjalani sekitar 25 bulan masa jabatan sejak pelantikan.
Perjalanan politik Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia pun menjadi sorotan, mengingat masa jabatannya belum mencapai separuh dari periode pemerintahan lima tahun.
Kabar pengunduran diri ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden RI.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, konfirmasi dari Budi Arie dan informasi penyerahan surat perlu dibedakan dari penyelesaian proses ketatanegaraan secara resmi.
Publik kini menantikan keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, serta lembaga negara terkait mengenai status jabatan Wakil Presiden dan langkah selanjutnya.
Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu perkembangan politik paling menyita perhatian pada November 2026.
Konfirmasi Budi Arie Setiadi mengenai pengunduran diri dan penyerahan surat kepada Presiden Prabowo menambah kuat perhatian publik terhadap persoalan tersebut.
Kini, masyarakat menunggu kepastian mengenai proses resmi pengunduran diri, status jabatan Wakil Presiden, serta dampaknya terhadap kelangsungan pemerintahan Indonesia.
