Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan – Masyarakat Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menyampaikan keluhan terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum kepala desa. Mereka menduga adanya penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024.
Masyarakat yang resah meminta perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berharap agar dilakukan audit terhadap 14 kepala desa di wilayah Pedamaran OKI.
“Kami masyarakat Pedamaran OKI meminta keadilan kepada Bapak Presiden Prabowo demi kepentingan publik. 14 kepala desa kami ini tidak pernah transparan kepada masyarakat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyoroti dugaan adanya oknum di tingkat kabupaten yang melindungi para kepala desa tersebut. Mereka khawatir hal ini akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mereka meminta agar audit dilakukan langsung oleh tim dari Jakarta Pusat.
“Dugaan kuat banyak oknum-oknum di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayuagung, Kecamatan Pedamaran OKI yang melindungi mereka,” imbuhnya.
Masyarakat menduga bahwa 14 kepala desa ini seolah-olah kebal hukum. Mereka berharap agar Presiden dan KPK dapat memeriksa buku dokumen atau administrasi terkait pengelolaan anggaran desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat Pedamaran OKI.
Hingga belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Masyarakat berharap agar aduan mereka segera ditindaklanjuti demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
