Malang-BNI.co.id
Perjudian merupakan penyakit masyarakat sejak dulu yang sangat sulit di berantas walaupun sudah di informasikan dan instruksi langsung dari Jendral besar Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas segala aktifitas perjudian dalam bentuk apapun hingga ke akarnya, namun pada faktanya di lapangan masih marak kembali terjadi lagi dan seakan aparat mengesampingkan perintah.
Dalam hal ini, sudah jelas Presiden Prabowo Subianto melalui Kapolri, untuk memberantas segala bentuk praktik perjudian maupun yang membacking, namun nyatanya APH Polres Malang Selaku instansi hukum terkesan tutup mata hingga dini hari dan terkesan tidak mendukung program resmi dari presiden.
Tempat perjudian ini terletak di Desa Mbopong, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Jawa Timur. (25/02/2025).
Seakan tutup mata dengan kenyataan aparat berwenang tak ada yang berani bertindak secara tegas”, ketika berita ditayangkan hanya tutup sementara, namun keesokan harinya buka kembali.
Seorang awak media yang bertugas sebagai kontrol sosial di takut takuti serta di ancam bilamana menaikan berita perjudian. Siapa yang menjamin rasa aman dan nyaman awak media ketika melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan.
Saat awak media berbincang dengan seorang masyarakat pemain judi dadu menuturkan, “Sebenarnya perjudian di Desa Mbopong Kecamatan Wajak,Kabupaten Malang sudah buka lama dan namun tak ada tindakan penertiban maupun tindak lanjut dari aparat, kita hanya masyarakat biasa tak punya kewenangan apapun selain aparat itu sendiri, lebih baik diam tak ikut campur daripada terkena imbasnya,” tegas seorang warga yang enggan di ambil dokumentasi. Pada Senin ( 25/02/25).
Pada pasal 303 tentang perjudian sudah di sebutkan Bahwa secara tinjauan hukum positif, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal “Malfunction” yang koruptif, ringkasan substansinya bahwa “barang siapa melakukan perjudian,diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta.
Diharapkan dengan adanya pemberintaan ini segera ada tindak lanjut secara tegas dari aparat Polres Malang selaku instansi hukum.
